Jurnalpantura.id, Kudus – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik
(LepAsP) bersama Gerakan Nasional Pencegah Korupsi (GNPK), melakukan unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (16/5). Dalam aksinya mereka memninta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk mengehentikan proses rekrutmen pendaftaran Perangkat Desa, karena syarat dengan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Achmad Fikri, Ketua LSM Lapasp dalam orasinya mengatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) terkait pengisian perangkat desa belum clear. Kendati Peraturan Bupati (Perbup) sudah ada, dia menilai keputusan ini cacat hukum.
“Kalau Perda yang menjadi alas hukumnya belum legal, maka pelaksanaanya kegiatan ini dipastikan tidak sah dan cacat yuridis. Bahkan nantinya pelantikan dan pengangkatan perangkat desa bisa dinyatakan tidak sah secara hukum dan wajib dibatalkan,” jelasnya.
Saat ini, Kudus juga tengah terjadi kekosongan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan jabatan Kepala Desa yang ada akan segera berakhir. Melihat kondisi tersebut, Fikri menyimpulkan bahwa pengisian perangkat desa terkesan dipaksakan dan syarat akan unsur KKN yang dilakukan oleh Kepala Desa.
“Kami mendengar beberapa kandidat calon pejabat desa di Undaan telah melakukan DP kepada Kepala Desa. Untuk memuluskan langkahnya dalam recrutmen ini,” jelasnya.
Tuntutan penghentian sementara pendaftaran perangkat desa pun dilayangkan oleh LSM Lepasp dan GNPK. Mereka meminta proses rekrutmen perangkat desa dilakukan usai kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“Biarlah ini menjadi tugas dari para kepala desa baru. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa baru, kami berharap proses rekrutmen bisa berjalan lebih baik dan menghasilkan perangkat desa yang memiliki kinerja baik,” harapnya.
Diterima oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kudus, Sam’ani Intakhoris, Kepala Satpol PP Kudus, Djati Solechah, Assisten 1, Agus Budi Satriyo dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masayrakat dan Desa (PMD) Adi Sadono, para demostran melakukan audiensi di Ruang Rapat Sekda.
Sekda Kudus, Sam’ani Intakhoris mengatakan Pemerintah Desa telah mengusulkan rekrutmen pengisian perangkat sejak lama. Dan regulasinya telah jelas.
“Perda dan Perbupnya sudah ada,” katanya.
Ditegaskannya bahwa rekrutmen ini dilaksanakan dengan bersih tanpa adany unsur KKN dan gratifikasi. Menyoal usulan dari LSM Lepasp dan GNPK, Sam’ani mengatakan bahwa hal tersebut akan diteruskan ke Bupati Kudus.
“Perlu digaris bawahi bahwa perihal rekrutmen perangkat desa untuk dilaksanakan hari ini atau besok sebetulnya tidak memiliki efek apapun. Bila pelaksaannya terdapat niat seperti KKN, maka akan sama saja,” tandasnya.
Bahkan Sam’ani meminta para demonstran untuk ikut mengawal proses rekrutmen perangkat desa. Jika memang ada unsur KKN, mereka bisa melaporkan hal tersebut ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
“Kalau lapor harus menyertakan bukti-bukti valid. Jangan asal,” pungas dia. (J12/A02)
