Jurnalpantura.id, Jepara – Bupati Jepara Witiarso Utomo mendukung penuh progam Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemkab Jepara menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk mendukung progam sekolah gratis tersebut.
Hal ini disampaikan Mas Wiwit, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu 12/03/2025.
Hadir dalam rapat koordinasi ini kegiatan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Bupati atau Walikota Kota di Provinsi Jateng.
“Prinsipnya kita dukung penuh karena ini juga positif untuk masyarakat Jepara,” kata Mas Wiwit didampingi Kadinsospermades Jepara Edy Marwoto.
Opsi lahan yang disiapkan Pemkab Jepara, kata Wiwit berada di kawasan Pakisaji. Aset daerah itu rencananya akan dimaksimalkan untuk Sekolah Rakyat mulai dari jenjang SD hingga SMA.
Selain itu, pihaknya juga punya opsi lainnya, yakni memaksimalkan aset gedung sekolah yang sudah ada.
“Nanti kita pilih opsi yang terbaik. Kita sinergikan juga dengan pusat dan provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, saat kegiatan rapat koordinasi, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan sasaran utama Sekolah Rakyat adalah calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau dari keluarga rentan kemiskinan. Jika sudah beroperasi, kata Luthfi Sekolah Rakyat gratis.
“Setelah ini kita lakukan identifikasi lahan. Rencananya pembangunan sekolah maupun revitalisasi gedung untuk sekolah ini dilakukan pada 2025 ini. Adapun pendanaannya berasal APBN,” kata Luthfi
Memang, lanjut dia, untuk menyiapkan lahan guna membangun sekolah tersebut tidaklah mudah. Sebab, luas lahan yang harus disiapkan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 5- 10 hekter.
Luthfi mengaku, Pemprov Jateng mendukung penuh program tersebut. Sebab, hingga kini masih ditemukan banyak warga yang putus sekolah. Bahkan, masih ada banyak gedung sekolah di Jateng yang perlu dilakukan perbaikan.
Menurutnya, adanya Sekolah Rakyat itu akan berperan besar dalam memotong mata rantai kemiskinan di Jateng melalui sektor pendidikan. Sebagai catatan, angka kemiskinan di Jateng masih di angka 9,58 persen.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, program sekolah rakyat mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk tahap awal, akan dimulai dari aset-aset milik Kemensos sebagai lokasi sekolahnya.
Sistem sekolah ini modelnya boarding school (asrama). Kurikulum yang digunakan sebagaimana sekolah unggulan, namun penekanannya adalah pendidikan karakter.
Terkait lahan yang disediakan Pemprov maupun Pemkab, ia belum bisa mengatakan status kedepannya. Ketentuannya masih menunggu finalisasi.
“Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025),” katanya. (J08/A01)
