Penguatan Ketahanan Pangan Harus Didukung Pemantapan Pembangunan Infrastruktur

- Jurnalis

Jumat, 24 November 2017 - 00:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALPANTURA.COM,Semarang –  Belanja daerah Pemerintah Provinsi Jateng pada 2018 sebesar Rp 24,971 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp 18,341 triliun atau 73,44 persen. Namun, dari jumlah tersebut yang digunakan untuk gaji pegawai hanya Rp 6,021 triliun.

“Jangan sampai belanja langsung yang mencapai 73,44 persen seolah-olah semuanya untuk gaji pegawai. Saya garis bawahi bahwa untuk gaji sebesar Rp 6,021 triliun,” ujar Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat membacakan penjelasan atas Raperda tentang APBD Provinsi Jateng TA 2018 dan Nota Keuangan, pada sidang paripurna di DPRD Jateng, Kamis (23/11).

Ia menjelaskan, belanja tidak langsung sebesar Rp 18,341 triliun atau 73, 44 persen dari total belanja daerah, selain untuk belanja pegawai Rp 6, 021 triliun, juga untuk belanja hibah Rp 5, 619 triliun, belanja bantuan sosial Rp 48,39 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp 4,589 triliun, bantuan keuangan kepada pemkab/pemkot/ pemdes Rp 2,043 triliun, serta biaya tidak terduga Rp 20 miliar.

Sementara belanja langsung pada 2018 dianggarkan sebesar Rp 6, 630 triliun atau 26, 56 persen dari total belanja daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas.

Disampaikan, berdasarkan perkembangan perekonomian sampai dengan triwulan III tahun 2017 serta ansumsi beroperasinya infrastruktur strategis, meningkatnya investasi melalui perbaikan kebijakan memudahan berusaha dan terkendalinya laju inflasi 2018 yeat on year pada 4,5 kurang lebih 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi Jateng 2018 diproyeksikan berada pada kisaran 5,9-6,2 persen.

Pembangunan pada 2018 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018, ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berdikari. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah 2018 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Baca Juga :  Pengunjung Pasar Kliwon Membludak, Parkir Liar Tak Terhindarkan

“Prioritas pembangunan itu meliputi penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan,” katanya.

Selain itu prioritas penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar, penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian serta pengembangan sekaligus pemanfaatan energi secara berkelanjutan, serta pemantapan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Jateng tahun 2018, secara garis besar alokasi anggaran belanja menurut urusan pemerintah daerah, yakni urusan wajib di bidang pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 5,721 triliun.

Urusan bidang kesehatan sebesar Rp 2,244 triliun dengan fokus kegiatan antara lain untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin nonkuota, bantuan jamban, pencegahan penyakit menular, bakti sosial melalui operasi katarak, serta peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit milik pemprov.

Selain itu juga urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp1, 219 triliun, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 35,29 miliar. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Rp 98,30 miliar.

“Juga urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga, lingkungan hidup, pangan, administrasi kependudukan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan,” paparnya.(J02)

Berita Terkait

Sukses Digelar, CMSE 2024 Tarik 43 Ribu Pengunjung dan Tumbuhkan 143 Ribu Investor Baru
Perlu Sinkronisasi Antarinstansi, Kudus Siapkan Masa Depan Ekonomi yang Berkelanjutan
Harga Komoditas Naik, Kudus Alami Inflasi 0,14 Persen pada Oktober 2024
Melanggar Ketentuan Ekuitas, Investree Dicabut Izin Usahanya
SMK Duta Karya Gelar Job Fair 2024 untuk Buka Akses Dunia Kerja di Kudus
Harga Bahan Pokok di Kudus Per 8 Oktober 2024: Cabai Rawit Naik
Spanduk Bertuliskan “Dilarang Berjualan bagi PKL” Terbentang di Jalan Menara Kudus
Jual Elpiji Subisidi di Atas Harga Rp 18 Ribu, Lima Pangkalan di Kudus Kena Peringatan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 November 2024 - 12:07 WIB

Sukses Digelar, CMSE 2024 Tarik 43 Ribu Pengunjung dan Tumbuhkan 143 Ribu Investor Baru

Kamis, 7 November 2024 - 14:55 WIB

Perlu Sinkronisasi Antarinstansi, Kudus Siapkan Masa Depan Ekonomi yang Berkelanjutan

Selasa, 5 November 2024 - 15:27 WIB

Harga Komoditas Naik, Kudus Alami Inflasi 0,14 Persen pada Oktober 2024

Kamis, 24 Oktober 2024 - 12:45 WIB

Melanggar Ketentuan Ekuitas, Investree Dicabut Izin Usahanya

Selasa, 15 Oktober 2024 - 16:12 WIB

SMK Duta Karya Gelar Job Fair 2024 untuk Buka Akses Dunia Kerja di Kudus

Berita Terbaru

Anggota Koramil Dempet, Kodim Demak bantu memperbaiki rumah korban angin (Foto:istimewa)

Bencana Alam

Gerak Cepat, Anggota Koramil Dempet Bantu Korban Angin Puting Beliung

Minggu, 10 Nov 2024 - 15:00 WIB