KOTAKU Targetkan Tangani 8 Desa Kumuh Di 2019

- Jurnalis

Jumat, 14 Desember 2018 - 03:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Kudus di Balai Desa Burikan (Foto : istimewa)

Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Kudus di Balai Desa Burikan (Foto : istimewa)

Jurnalpantura.id, Kudus – Kesuksesan dalam menangani 40,4 hektar lahan kumuh di tujuh desa pada tahun 2018 ini, menjadi motivasi BKM Kotaku untuk menuntaskan kekumuhan di Kabupaten Kudus.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mencanangkan pada tahun 2018 akan menangani 8 desa kumuh di Kabupaten Kudus. Desa tersebut adalah Bae, Gondangmanis, Kirig, Purworejo, Gulang, Temulus dan Jojo.

Hal tersebut disampaikan Andi Setiadi, Asisten Mandiri Perkotaan Kotaku dalam Loka Karya BKM Kotaku yang dilaksanakan di Balai Desa Burikan, Kamis 13/12/2018.

Dikatakannya jika pihaknya saat ini tengah mengajukan penanganan 91 hektar lahan kumuh yang ada di delapan desa tersebut. Adapun sumber dananya, Andi menegaskan dana tersebut berasal dari Bantuan Dana Investasi (BDI).

Salah satu pemateri pada Lokakarya KOTAKU yang diikuti perwakilan BKM di Balai Desa Burikan (Foto : istimewa)

Pihaknya mengevaluasi selama ini penanganganan kekumuhan di Kudus belum berjalan secara masif. “Mewujudkan semua itu, tentu dibutuhkan kerjasama yang sinergi dengan berbagai pihak, utamanya dari Pemerintah Desa. Karena dari merekalah, semua progam ini bisa berjalan tuntas,” ujarnya.

Baca Juga :  Antisipasi Kriminalitas Jelang Ramadhan, Ribuan Miras Dimusnahkan

Selain itu, sinkronisasi anatara Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dengan dokumen desa. Karena jika desa ingin melakukan penanganan kekumuhan di daerahnya harus tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pada 2019 ini, pihaknya berupaya untuk sinkronisasi kedua hal tersebut.

“Misalnya dari pusat menangani jalannya. Nanti dari desa melalui dana APBDes bisa menangani sanitasi atau air minumnya. Dengan begitu, penuntasan kekumuhan di Kudus tahun 2019 akan lebih mudah,” katanya.

Abjad Atfiyah, Kabid Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi progam Kotaku dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Saparni, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengatakan pihaknya akan terus mendampingi Kotaku menyelesaikan permasalahan ke kumuhan. Termasuk kaitannya dalam mendorong desa dalam menganggarkan dana untuk progam Kotaku. (J12/A02)

Berita Terkait

Komunitas Musisi Utara Gelar Konser Musik bertajuk ” PESTA RASA”
FSPMI Jepara Demo Tuntut Pemberlakuan UMSK 2025
Bawaslu Jepara Raih Penghargaan Bawaslu Kabupaten/Kota Teraktif dalam Pengawasan Konten Internet Pemilihan 2024
Bawaslu Jepara Raih Penghargaan KIP Award 2024, Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik
Puncak Hari Disabilitas Internasional 2024 di Kudus, Difabel Tunjukkan Prestasi
KBPW Launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Pertama di Kudus
Apresiasi Kinerja Relawan di Pilkada Kudus, Hartopo-Mawahib Tetap Bangun Silaturahmi
Kudus Wakili Indonesia, Tampilkan Temuan Survei Global OECD tentang Keterampilan Sosial-Emosional
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 Desember 2024 - 14:45 WIB

Komunitas Musisi Utara Gelar Konser Musik bertajuk ” PESTA RASA”

Kamis, 12 Desember 2024 - 11:58 WIB

FSPMI Jepara Demo Tuntut Pemberlakuan UMSK 2025

Kamis, 12 Desember 2024 - 07:24 WIB

Bawaslu Jepara Raih Penghargaan Bawaslu Kabupaten/Kota Teraktif dalam Pengawasan Konten Internet Pemilihan 2024

Rabu, 11 Desember 2024 - 18:58 WIB

Bawaslu Jepara Raih Penghargaan KIP Award 2024, Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik

Rabu, 11 Desember 2024 - 15:08 WIB

Puncak Hari Disabilitas Internasional 2024 di Kudus, Difabel Tunjukkan Prestasi

Berita Terbaru

Komisi D DPRD Kabupaten Jepara (Foto:J08)

infrastruktur

Ketua Komisi D DPRD Sidak Proyek infrastruktur Jalan dan Drainase

Sabtu, 14 Des 2024 - 17:00 WIB