Jurnalpantura.id, Kudus – Noor Khozin aktifis buruh yang juga pengurus Konfedaerasi Serukat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Kudus, menyatakan akan maju dalam kontestasi Pemilihan ketua Baru Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembaku Makanan Minuman (FSP RTMM) Kudus, yang akan di gelar pada akhir bulan Agustus tahun ini.
FSP RTMM, merupakan Federasi serikat buruh dibawah SPSI yang melingkupi industri pada sub sektor pengolahan tembakau, rokok kretek, rokok putih, industri makanan/minuman, bahan baku makanan/minuman serta industri makanan ternak.
Pada jumpa awak media yang dilakukan di Kantor sekretariat PC FSPSI Kudus, Noor Khozin menyampaikan, untuk menghidupkan suasana demokrasi di dalam tubuh organisasi dirinya serius untuk maju sebagai kandidat ketua DPC FSP RTMM yang sebentar lagi menggelar Muscabnya tanggal 23 Agustus 2018 dengan salah satu agendanya adalah reorganisasi kepengurusan dan pemilihan ketua.
”Sejumlah Pimpinan Unit Kerja (PUK) meminta dan mendorong saya untuk maju dalam bursa pemilihan ketua baru, salah satunya karena ketua lama Andreas Hua secara aturan organisasi dan AD/ART karena telah menjabat selama dua periode atau selama 10 tahun sehingga harus digantikan oleh ketua yang baru di Muscab,” ujarnya, Kamis (03/08/2018).
”Saya juga sudah sowan ke sejumlah stakeholder unit-unit organisasi yang ada di bawah RTMM mengenai niatan tersebut,” tuturnya.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Khozin, Sebagai kandidat ketua RTMM dirinya mengemban visi dan misi bahwa PC FSP RTMM Kudus memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan nasional, karena meski merupakan organisasi lokal RTMM di Kudus memiliki jumlah dan anggota yang terbanyak serta berpengaruh di tingkat nasional.
”Saya menyoroti dan memprihatinkan adanya Dana Bagi Hasil Cukai Dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang menurut hemat saya mengalamai misfungsi dan melenceng, DBHCHT itu murni perjuangan RTMM SPSI, karena dana tersebut sesungguhnya adalah merupakan dana cadangan apabila Road Map Industri Hasil Tembakau (IHT) benar-benar diberlakukan,” katanya.
Seperti diketahui, dalam Roadmap IHT, digambarkan bahwa pada sekian tahun yang akan datang Industri Hasil Tembakau dan industri rokok itu pasti akan terkena dampak dari ketatnya regulasi yang secara perlahan akan membunuh IHT serta kampanye anti rokok yang semakin masif dan sebagainya yang diprediksikan akan terjadi berbagai pemutusan hubungan kerja, makanya dipersiapkan yang namanya DBHCHT.
”Nah pada tataran realisasinya justru DBHCHT itu nyaris tidak pernah menyentuh kepada pabrikan IHT-nya yang nantinya akan terdampak oleh Roadmap tersebut, justru IHT digunakan oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dan berkaitan dengan insan-insan IHT termasuk buruh-buruhnya, ” tegasnya.
”Meski ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memayungi dikucurkannya dana tersebut namun jangan disalah artikan DBHCHT itu seolah-olah sebagai dana dari pusat yang tiba-tiba dikucurkan ke daerah dalam bentuk ’gemlondhong’, tapi mereka harus tahu ruh diturunkannya dana besar tersebut adalah akibat adanya Roadmap IHT, kalau tidak pasti itu adalah salah sasaran, karena semua itu ada filosofinya,” jelas Khozin yang juga dikenal sebagai ketua LSM Hamas ini.
Kalau dana tersebut misalnya digunakan untuk pembangunan Infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan IHT atau pasar-pasar desa atau papan baca yang tidak ada kaitannya dengan IHT, meski itu dibenarkan oleh PMK itu kurang pas.
”Justru kami merasa terdiskriminasi oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak secara proporsional kepada IHT, untuk itu salah satu niatan kami untuk maju dalam kontestasi pemilihan ketua baru di FSP RTMM Kudus ini adalah, menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi agar pemerintah kembali kepada ruh DBHCHT yang berasal dari Roadmap IHT,” pungkas Khozin. (J02/A01)
