Jurnalpantura.Com, Semarang – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menganugerahkan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2017. Penghargaan juga diberikan kepada 35 kabupaten/kota se-Jateng, serta 20 provinsi lainnya.
Penghargaan secara simbolis disampaikan presiden kepada masing-masing tiga provinsi, kota, dan kabupaten. Termasuk untuk Provinsi Jawa Tengah diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, pada acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-69 di The Sunan Hotel Solo, Minggu 10/12/2017. Sedangkan provinsi, kabupaten, dan kota lainnya diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena daerah yang bersangkutan dianggap peduli terhadap HAM. Penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan. Selain hak sipil dan hak politik, hak-hak sosial serta ekonomi yang akan memengaruhi hak politik warga negara juga mesti terjamin.
Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta para pejabat, politisi, birokrat, dan para pengusaha agar bisa melihat keadaan dan kondisi rakyat, terutama masyarakat kalangan bawah. Seperti yang kerap dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung dan turun langsung ke daerah, untuk mendengarkan keluhan, masukan, serta mengetahui secara detail permasalahan masyarakat.
“Saya terus berusaha mengamati kebijakan dari hulu sampai hilir, mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor, lalu melihat di lapangan dan melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” bebernya.
Pria yang sempat menjadi Gubermur DKI Jakarta itu menyatakan, kebijakan yang baik bukan dari seberapa banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Melainkan seberapa banyak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah.
Dalam menjamin hak sosial, kultural, serta hak ekonomi masyarakat, pemerintah dituntut terus melakukan kerja nyata, kerja konkret, serta kegiatan-kegiatan nyata. Semua itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengapreasiasi upaya pemerintah, para gubernur, bupati, dan wali kota yang mengembangkan mengembangkan daerah kawasan HAM. Dia juga mengapresiasi Komnas HAM dan para aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Disampaikan, beragam upaya telah dilakukan pemerintah seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta berbagai kebijakan bagi masyarakat miskin. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, lokal, dan laiinnya.
“Saya tahu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, juga keyakinan beragama, ekspresi seni budaya dan kultural masyarakat terpenuhi dengam baik,” katanya.
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan pemerintah harus berkomitmen dalam upaya kemajuan dan pemenuhan HAM yang telah diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM Internasional.
Menurutnya, ini bisa dilihat hasil dialog Universal Periodic Review (UPR), yang dilaksanakan pada awal Mei 2017. Dalam pembahasan UPR yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM dalam empat tahun terakhir tersebut, banyak negara anggota PBB menyampaikan tanggapan dan apresiasi yang baik terkait pemajuan HAM di Indonesia, khususnya menyangkut rencana aksi nasional hak asasi manusia (Ranham).
Sementara terkait penyusunan perda dan produk hukum daerah lainnya yang harus memperhatikan nilai-nilai HAM, Yasonna menjelaskan, pihaknya telah membuat peraturan terkait penerapan materi muatan HAM dalam pembentukan perundang-undangan.
“Peraturan ini bertujuan memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah terkait agar memperhatikan nilai-nilai HAM dalam penyusunan produk hukum daerahnya,” terangnya.
Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP menambahkan, sekarang banyak daerah, baik kabupaten maupun kota yang peduli dan perhatian terhadap HAM. Penggunakan teknologi informasi juga ditampilkan secara transparan, menyangkut kebijakan-kebijakan publik maupun beragam persoalan.
“Greget ruang-ruang komunikasi seperti rembuk desa dan rembuk komunitas di Jateng, ternyata menjadi wadah yang sangat efektif untuk menyampaikan aspirasi dan hak-hak masyarakat yang perlu ditampung dan diselesaikan bersama,” bebernya.
Peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 Tahun 2017 yang mengangkat tema “Kerja Bersama, Peduli Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia Maju Sejahtera” itu, diisi dengan berbagai kegiatan positif. Antara lain Seminar HAM, Expo Kemajuan HAM di Indonesia, Colour HAM seperti jalan santai, panggung seni difabel, photo booth, dan kegiatan lainnya.(J02)
