Dispertanpangan Ajak Peternak Ayam Petelur Aman Berwirausaha

Pertanian172 Dilihat

Kota, Semakin berkembangnya jumlah penduduk di Kabupaten Kudus, berpengaruh pada keberadaan peternakan unggas khususnya ayam ras, pedaging dan ayam petelur. Mereka dihadapkan pada permasalahan yang cukup dilematis. Diantaranya keberadaan masyarakat sekitar. Padahal minat masyarakat cukup tinggi untuk beternak ayam ras, pedaging dan petelur.
Guna memberikan rasa aman dan kepastian berwirausaha tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kudus yang dipimpin Catur Sulistiyanto S.Sos MM melakukan sosialisasi Permentan nomer 29 tahun 2018 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian.

SATU PINTU. Wahyudi bersama Maya Tyas dan Dwi Listiyani saat menerangkan tentang teknis cara mengajukan perizinan OSS dan isi Permentan nomor 29 tahun 2018.

“ Kami memahami para peternak sekarang dihadapakan banyak hal yang menghambat usahanya. Misalnya, tingginya harga pakan dan DOC. Sementara harga jual cenderung fluktuatif. Belum lagi dengan masyarakat sekitar yang keberatan terkait dampak negatif keberadaan kandangnya. Untuk itu kita ajak agar para peternak ini mengerti cara mengurus perizinan usaha. Sehingga secara legalitas peternak memiliki rasa aman dalam menjalankan usaha. Ini adalah untuk kepastian hukum bapak ibu pengusaha peternak jenis unggas ,” kata Catur Sulistiyanto dalam sambutannya saat membuka acara, Rabu (05/12).
“ Sekarang proses perizinan disederhanakan melalui digital dan satu pintu. Terkait teknis caranya nanti diterangkan oleh tim teknisnya. Kotoran ayam ini juga nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik pada petani disekitar kandang. Hal ini untuk mendukung program Bapak Bupati Kudus, Pak Tamzil terkait pertanian organik ,” imbuhnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Wahyudi, Plt Kabid Peternakan dan Maya Tyas Kaesti, Kabid Pelayanan Perekonomian dan Jasa Usaha DPMPTSP ( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Kudus.
“ Sekarang untuk mendapatkan izin, cukup dengan meng-klik : OSS.go.id. Setelah itu nanti para peternak akan diarahkan langkah-langkah selanjutnya. Namun yang harus dimiliki peternak adalah NPWP dan KTP serta email. Sebab nanti apabila akses pengisian form sukses akan mendapatkan balasan melalui email untuk diberikan username dan password. Pada akhirnya nanti peternak memperoleh NIB, Nomor Induk Berusaha. Ini dulu namanya TDP, Tanda Daftar Perusahaan ,” kata Maya Kaesti.
Wahyudi, Plt Kabid Peternakan, mengungkapkan bahwa dengan peternak memiliki kelengkapan izin maka bisa meminimalkan protes dari warga. Sebab hal ini sering terjadi di masyarakat. Padahal sebelumnya kawasan kandang tersebut belum banyak pemukiman, namun seiring waktu banyak berdiri bangunan. Nah, mereka kemudian mengeluhkan dampak-dampak kandang. Misalnya, munculnya bau dan lalat.

SERIUS. Para peternak ayam petelur sedang mendengarkan paparan dari Kadispertanpangan Kudus, Catur Sulistiyanto, tentang kepedulian pemerintah dalam menjamin kepastian usaha mereka.

“ Nanti kalau ada protes terkait dengan hal ini, kami akan mengajak Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan uji bau. Apakah memang benar ada muncul bau atau hanya alasan masyarakat saja. Sebab sekarang ini dengan adanya teknologi dan obat-obatan bisa menghilangkan bau dan hadirnya lalat ,” tutur Wahyudi.
Oleh karena itu, sambungnya, para peternak ayam yang hadir disini kita harapkan harus segera daftar NIB melalui OSS ( Online Single Submission). Selain itu juga diharapkan untuk tetap menjalankan wirausaha serta menjaga hubungan baik secara sosial dengan lingkungan sekitar.
“ Pendaftaran bisa juga datang ke DPMPTSP yang kantornya disebelah barat pendopo Kabupaten Kudus. Gratis. Tetapi harus menyertakan dan memiliki syarat-syarat yang sudah diterangkan tadi ,” tandasnya.
Sidi Pramono, Kasie Produksi dan Keswan Bidang Peternakan, menambahkan bahwa saat ini para peternakan unggas di kabupaten Kudus belum memiliki kelengkapan perijinan. Hal ini terutama para peternakan dengan jumlah isi kandang dibawah 11 ribu ekor sesuai aturan dari Kementan RI.
“ Belum punya kelengkapan ini banyak sebab. Misalnya masih adanya masyarakat sekitar yang tidak setuju. Misalnya, tetangga ada 10 rumah, delapan sudah setuju tetapi dua belum. Maka ijin juga belum bisa terbit sesuai aturan ,” terangnya.
Sedangkan Dwi Listiyani, kasie Sarana Usaha Peternakan, menerangkan bahwa saat ini Pemkab Kudus melalui Dinas Pertanian dan Pangan berupaya untuk memberikan masukan guna revisi perda RTRW Kudus.
“ Kita harapkan nanti peternak dengan isi 11 ribu ekor dikategorikan masuk industri sehingga harus berada di wilayah kawasan Industri. Sedangkan peternak kecil dengan isi kandang seribu sampai lima ribu ekor tetap di kawasan pertanian atau pinggir pemukiman. Sebab kita memahami kalau harus jauh dari pemukiman tentu akan menghabiskan banyak biaya perawatan. Selain itu, dalam Permentan juga dijelaskan tentang jenis kandang permanen, semi permanen dan tidak permanen. Semoga nanti usulan revisi kita mendapatkan persetujuan sehingga para peternak skala kecil tetap aman dan ada kepastian hukum dalam menjalankan usahanya ,” papar Dwi Listiyani.
“Sehingga nantinya kebutuhan unggas dan telur ayam di wilayah Kabupaten Kudus bisa tercukupi dari sini sendiri, tanpa perlu mendatangkan dari luar provinsi ,” imbuhnya. (*)

Komentar