Jurnalpantura.Com, Kudus – Pemilukada telah lazim menjadi ajang tebar janji, yang tidak sedikit hanya kamuflase yang tidak terukur atau berdasarkan data yang sahih. Namun tidak demikian dengan Pasangan Akhwan-Hadi Sucipto (AKHI), yang menyusun programnya berbasis kebutuhan dengan memperhatikan daya dukung anggaran daerah.
”Kami sangat hati-hati menyusun program, tidak asal-asalan apalagi ugal-ugalan, karena dapat berdampak pada macetnya pembangunan, apalagi jika terjadi deficit anggaran”, jelas calon wakil bupati Paslon AKHI, Hadi Sucipto.
Program kerja Pasangan AKHI mengutamakan jaminan pendidikan gratis setidaknya hingga SMA bagi seluruh anak yatim dan piatu baik di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, persoalan masih banyaknya dana pungutan serta iuran, semisal berbentuk uang gedung yang membebani orang tua siswa, jika akan ditata dan dicarikan jalan keluar, agar kedepan tidak ada lagi pungutan, namun sekolah juga mendapatkan biaya operasional yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
Di bidang kesehatan, pasangan AKHI bertekad untuk mempermudah layanan gratis berobat baik rawat inap maupun rawat jalan di seluruh rumah sakit, milik pemerintah maupun sawasta, dengan Kartu Kudus Sehat (KKS). Selain itu, akan dilakukan upgrading, atau peningkatan fasilitas layanan, terutama ruang perawatan agar lebih nyaman. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan solusi agar tidak ada penumpukan atau antrian berkepanjangan untuk memperoleh layanan kesehatan, dengan memaksimalkan fungsi Puskesmas, utamanya dalam hal rehabilitatif.
”Masyarakat berhak memperoleh layanan kesehatan yang lebih manusiawi, tidak mengantri hingga tujuh jam. Karenanya, kami akan maksimalkan peran Puskesmas, dengan meningkatkan peralatan medis, gedung, hingga dokter sepesialis beserta tenaga medis pendukung”, kata Hadi Sucipto.
Selanjutnya yang menjadi kerpihatinan saat ini adalah adanya mobilisasi tenaga kerja dari Kudus ke beberapa daerah tetangga, di antaranya Jepara, Demak dan Semarang. Menurut pasangan AKHI, fenomena ini mengindikasikan ada persoalan pada pengembangan investasi di Kudus, yang berakibat para pencari kerja di Kudus harus “lari” ke Jepara. AKHI memandang penting untuk memunculkan kepercayaan investor agar membuka usahanya di Kudus.
Selain birokrasi yang bersih dari pungutan, ijin yang sederhana, cepat, mudah, dan murah, yang tidak kalah penting adalah revisi RTRW yang mengakomodir kebutuhan investasi. ”Intinya, bagaimana investasi tetap tumbuh, namun tidak sembarangan, tetap dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial. Sebab angka pengangguran di Kudus masih terbilang tinggi, di angka 22.727 orang”, terang Akhwan.
Adapun di bidang pertanian, pasangan AKHI akan melaksanakan program regenerasi petani, mengingat tingginya angka penurunan rumah tangga petani di Kudus. Dalam survey 2003-2013 lalu, diketahui telah terjadi penurunan sebanyak 51,82 %, dari semula 106.359 rumah tangga pertanian, kini hanya ada 51.359. Selain itu, persoalan klasik petani seperti pupuk, juga harus segera diselesaikan, dengan memastikan semua petani terdaftar di Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) dan mendapatkan kartu tani.
Dalam catatan pasangan AKHI. Tak kalah penting adalah peningkatan kesejahteraan guru dan pemuka agama. Guru dimaksud baik PNS maupun Non PNS, baik di lingkungan Kemendikbud maupun Kemenag.
”Di Data kami, misalnya untuk guru non PNS di lingkungan Kemenag, setidaknya ada guru sebanyak 545 (RA), 1.558 (MI), 896 (MTS), 508 (MA), 4.013 (Madin), 5.409 (TPQ) yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Termasuk juga guru PNS dari level TK hingga SMP”, jelas Hadi Sucipto.
Pasangan AKHI juga memastikan memperhatikan pemuka agama, setidaknya untuk 1.822 imam masjid, 651 takmir masjid, 1.564 imam musholla, 27 pemangku gereja, 3 klenteng dan 9 vihara di Kabupaten Kudus. (J02 /A01)
Komentar