 |
| BOIKOT. Sebagian para kepala desa di wilayah Kabupaten Kudus yang memilih meninggalkan lokasi acara KPU karena merasa tidak dihargai. |
JurnalPantura.com, Kudus,- Acara konsolidasi penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah dan pemilihan bupati wakil bupati kudus 2018, dengan tema “Penyelenggara Berintegritas, Pemilu berkualitas” sedikit tercoreng dengan aksi boikot belasan Kepala Desa. Mereka beramai-ramai tidak masuk ke ruangan dan memilih meninggalkan lokasi GOR Wergu Wetan, Selasa (19/12) siang.
Acara sejak pagi sebenarnya berjalan lancar meski sempat diguyur hujan deras. KPU Kabupaten Kudus mengundang semua komponen dan stake holder terkait pemilihan umum. Yakni Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Panwaslu, Camat, Lurah, Kapolsek, Danramil, PPK, Panwascam dan PPS .
Moch Hanafi, Ketua KPU Kudus, dalam sambutannya mengatakan bahwa suksesnya pilgub dan Pilbup Kudus 2018 tidak lepas dari peran aktif dan kerja semua komponen dan stake holder. Khusus kepada PPK dan PPS diberi pesan khusus harus bisa menjaga netralitas sehingga pemilu berjalan langsung bebas dan rahasia.
“Kebijakan strategi sukses pilkada yaitu Keterbukaan dan akuntabel dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat. Membuka Helpdesk untuk memberikan pelayanan informasi dan konsultasi kepada calon peserta dan partai politik. Membangun kemitraan yang baik dengan media massa, ormas, OKP dan Perguruan Tinggi. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan ,” paparnya dihadapan undangan.
“ Kami selain mendapatkan anggaran dari APBD Kudus Rp 15 miliar juga mendapatkan dari Provinsi Jawa Tengah Rp 14 miliar karena bersamaan dengan pilihan gubernur ,” imbuhnya.
 |
| KOSONG. Banyak kursi undangan diperuntukkan para kepala desa kosong karena mereka tidak masuk ke dalam ruangan acara. |
Sedangkan Muh Wahibul Minan, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, menjelaskan tugas dan fungsi panwas. Salahsatunya yaitu memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, bebas dan rahasia. Menegakkan integritas, kredibilitas transparansi penyelenggaraan pemilu dan akuntabilitas hasil pemilu.
“ Kemarin kami sudah memperingatkan seorang kepala desa karena ikut mendukung salahsatu calon pilbup dari jalur perseorangan. Selain itu juga ada ASN/PNS yang kita berikan peringatan serta rekomendasi ke BKD. Oleh karena itu kami berharap para kades, lurah dan penyelenggara pemerintahan untuk tidak terlibat aktif dukung mendukung pilkada mendatang. Karena sudah diatur dalam UU ASN, yang intinya harus menjaga netralitas ,” kata Wahibul Minan.
Peringatan dari Panwaslu ini mendapat dukungan dari Noor Yasin, Sekdakab Kudus.
“ Kami sudah mengumpulkan para ASN dan memberikan surat edaran agar dalam pilkada mendatang harus menjaga netralitasnya. Selain itu juga Panwas kita minta untuk mengawasi penggunaan fasilitas negara dalam aktifitas para calon pilkada ,” tukas Noor Yasin.
Usai memberikan sambutan, Noor Yasin berpamitan meninggalkan lokasi dan dilanjutkan paparan dari Kodim Kudus yang diwakili Kapten Sagimin, Kasdim Kudus. Nah, waktu inilah terdengar sedikit kegaduhan di teras GOR Wergu Wetan. Pasalnya, belasan kepala desa tidak bisa masuk ke dalam ruangan acara konsolidasi. Sebab, buku absen sebagai tanda bukti kehadiran tamu undangan sudah ditutup oleh staff KPU yang bertugas menerima tamu.
“ Kami datang siang karena sebelumnya ada acara di hotel Gripta. Tetapi kita tetap kesini karena untuk menghormati pak Sekda. Ternyata mendapat perlakuan seperti ini ,” protes salahsatu kepala desa.
Beberapa saat terjadi adu argumen antara para kepala desa dan staf KPU. Kondisi sedikit mereda dengan kehadiran Ketua KPU Moch Hanafi.
“ Kami ini berseragam resmi, ada lambang ini (garuda di dada). Masak tidak tahu kalau kami ini kepala desa. Kami tidak minat dengan payungnya, nanti kalau diberi akan kita kasihkan ke tukang parkir. Kami juga tidak minta uang saku Rp 100 ribu itu. Kami hanya ingin bisa absen, sebagai bukti kehadiran ,” tukas kades lainnya.
Mendengar hal ini, Moch Hanafi berupaya untuk menengahi.
“ Mohon maaf ini hanya miskomunikasi saja ,” kata Hanafi di teras GOR.
Namun upaya ini nampaknya tidak mampu meredakan emosi para Kepala Desa tersebut.
“ Kami memang tidak selevel dengan KPU Kabupaten. Tapi ingat, pertama kami ini datang karena diundang. Yang kedua, harus diingat bahwa struktur KPU di bawah ada PPS yang keberadaannya sama dengan kami. Bagaimana kalau mereka diperlakukan seperti ini. Tidak dihargai sama sekali ,” tukas seorang kades dari arah samping.
“ Sudah tidak ada gunanya kita masuk. Mari kita pulang saja ,” tegasnya yang diikuti para kepala desa meninggalkan lokasi acara. (J09).
Komentar